PPID Bandara Nanga Pinoh

Profil PPID Bandara Nanga Pinoh

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara efektif pada 30 April 2010, bangsa Indonesia telah melangkah maju menuju tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat menjadi tonggak penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan iklim transparansi. Di era keterbukaan saat ini, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat. Penerapan UU KIP membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah mengelola informasi berdasarkan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik, serta akuntabilitas.

Menindaklanjuti amanah UU KIP, Kementerian Perhubungan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta menyusun pedoman layanan informasi publik yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam pelaksanaannya, jajaran PPID di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang optimal. Upaya ini sejalan dengan pemenuhan hak memperoleh informasi publik, yang merupakan hak asasi manusia sekaligus salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Selanjutnya, berdasarkan KP.006/0010/UPBU–NPO/IX/2025 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor UPBU Kelas III Nanga Pinoh, pelaksanaan tugas PPID berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang kemudian telah diamandemen melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022.